Beranda Tasikmalaya Ribuan DPT Bermasalah, Bawaslu Kabupaten Tasik Minta Perbaiki Administrasi

Ribuan DPT Bermasalah, Bawaslu Kabupaten Tasik Minta Perbaiki Administrasi

MEMAPARKAN. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memaparkan hasil pengawasan Coklit dan temuannya masih banyak yang bermasalah, Kamis (6/8). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terhadap daftar pemilih tetap (DPT).

Hasilnya masih ditemukan ribuan DPT bermasalah.

Di antaranya masih ditemukan daftar pemilih yang sudah meninggal dan pindah domisili masih tercatat sebagai pemilih.

Kemudian ditemukan PPDP yang melakukan pencoklitan tidak sesuai aturan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP menjelaskan dari hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian data pemilih (Coklit) oleh PPDP dari 15 Juli-5 Agustus terdapat beberapa temuan.

“Penyusunan daftar pemilih ini dari pemilu ke pemilu menjadi masalah krusial. Seperti data pemilih yang meninggal masih ada, pindah domisili masih ada, perubahan status, data ganda banyak ditemukan di lapangan oleh teman Panwascam,” ujar Dodi kepada wartawan, Kamis (6/8).

Dodi mengungkapkan salah satu temuan Bawaslu dalam proses Coklit di Kecamatan Mangunreja ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai aturan.

Temuan ini, sudah ditangani oleh Bawaslu akan dievaluasi dan dikomunikasikan dengan KPU agar bisa selesai dan DPT di Pilkada Tasik bisa sesuai pelaksanaan Coklit yang dilaksanakan di lapangan sesuai aturan.

“Kita juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam kaitan pengawasan, supaya dalam penyusunan daftar pemilih akurat, jangan sampai ketika ada temuan, dibiarkan sehingga menjadi permasalahan,” kata dia.

Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menjelaskan, dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui Coklit ada datanya.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir dijadikan sumber pemutakhiran data pemilih dengan mempertimbangkan daftar penduduk potensial pemilih atau DP4,” jelas dia.

Kemudian, kata Azis, Bawaslu menerima juga informasi jumlah DP4 dari Kemendagri 1.379.954 data pemilih di Kabupaten Tasikmalaya dan DPT pada pemilu terakhir tahun 2019 1.366.465.

“Hasil sinkronisasi DPT terakhir Pemilu 2019 dengan DP4 dari Kemendagri disebut dengan model A-KWK atau data pemilih untuk di-coklit oleh petugas PPDB sejumlah 1.379.954,” jelas dia.

Menurut Azis, ditemukan adanya kesamaan jumlah data antara DP4 dengan formulir model A-KWK sebagai data pemilih yang harus di-coklit. Pertanyaannya, maka kesamaan data ini harus dibuktikan kenapa bisa sampai sama.

“Hasil sinkronisasi data tentunya ada perbedaan, di sini masih sama antara DP4 dengan A-KWK sebagai basis data yang harus di-coklit PPDB,” papar dia.

Sehingga, kata dia, dari fakta data tersebut masih ditemukan sejumlah 29.175 orang meninggal dunia masih masuk sebagai pemilih, progres sejak 15 Juli hingga 5 Agustus.

“Kalau mengacu ke DPT pemilu terakhir 2019 tentunya ada rasionalitasnya, apakah dalam kurun waktu setahun setengah dari April sejak ditetapkan DPT pemilu 2019 sampai hari ini per 5 Agustus, adakah data yang meninggal,” ungkap dia.

Selanjutnya, ungkap dia, ditemukan data pemilih yang sudah pindah domisili sejumlah 13.389, data ganda masih ditemukan 14.426, bukan penduduk setempat 4.985 dan masuk di TPS lain 6.386.

“Ke semua indeks kategori ini masuk kepada kategori tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 66.185 pemilih. Di samping masih ditemukan perubahan elemen data, kemudian soal prosedur Coklit yang masih belum sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap dia.

Kemudian, tambah dia, masih ditemukan data pemilih yang kartu keluarga (KK) dan NIK dengan E-KTP tidak sama. Serta masih ditemukan calon pemilih yang memenuhi syarat belum melakukan perekaman E-KTP sebanyak 7.990 orang.

“Itu adalah data bukti pendukung hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Bawaslu, Panwascam di tingkat kecamatan dan desa per 5 Agustus 2020. Hingga batas akhir nanti Coklit selesai 13 Agustus 2020. Jadi masih progres, kemungkinan bisa bertambah,” tambah dia.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menambahkan, pihaknya saat melaksanakan pengawasan ditemukan PPDP yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai aturan.

“Saat kami mengawasi PPDP melaksanakan Coklit di lapangan, ditemukan satu temuan dari Panwascam Mangunreja, di mana PPDP atau pencoklit tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diamanatkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020,” ungkap dia.

Amanat PKPU tersebut, jelas dia, isinya bahwa proses Coklit itu harus langsung datang ke rumah pemilih.

Namun, yang terjadi temuan di lapangan petugas Coklit malah kolektif mengumpulkan KTP dan KK lalu dibawa pulang ke rumah tanpa mendatangi rumah warga.

“Kemudian data KTP dan KK tersebut ditulis dalam formulir A-1 dan A-2 lalu kemudian dikasihkan kepada orang yang tercantum dalam formulir A-KWK tersebut. Nah itu tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Sehingga kami menyimpulkan ini masuk kepada pelanggaran administrasi,” terang dia.

Bawaslu sudah menangani temuan ini, prosesnya sampai hari ini sedang ditangani, PPDP tersebut masih diberikan waktu untuk perbaikan dari hasil temuan Panwascam Mangunreja sampai akhir batas waktu Coklit 13 Agustus nanti.

“Sanksi administrasinya memperbaiki data, karena ditemukan bahwa di situ formulir A-1-nya tidak ditandatangani oleh pemilik rumah dan si petugas Coklit. Maka harus diperbaiki di formulir A-2-nya yang juga tidak dicantumkan siapa petugas dan tidak ditandatangani,” kata dia.

Jika masa perbaikan tersebut, tambah dia, tidak digubris atau dilakukan oleh petugas Coklit tersebut, maka menjadi pelanggaran kode etik. Artinya bisa disanksi pencopotan atau bisa diberhentikan oleh KPU.

“Dari sudut pandang kami, memang petugas Coklit tersebut, mereka tidak mengerti kaitan informasi yang penting sesuai aturan. Maka berpikirnya yang penting mendata saja, kami sudah memberikan masukan ke KPU untuk monitoring PPDP,” tambah dia. (dik)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here