PAN: PTM Butuh Perhatian Khusus
13 October 2021
BAGIKAN :        
Tim Teknis ANBK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Benny Muharram (kedua, kiri) bersama Tim Help Desk Kota Tasikmalaya memberikan penjelasan tentang pelaksanaan ANBK kepada 50 proktor jenjang SD, Selasa (12/10/2021). Fatkhur Rizqi/Radar Tasikmalaya
radartasik.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Alasannya, PTM sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM Indonesia beberapa tahun ke depan.

”Karena itu pelaksanaan PTM harus didukung semua pihak, terutama lintas kementerian lembaga yang ada,” kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (12/10/2021).

Menurut dia, saat ini sudah ada Surat Edaran No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka yang menekankan pentingnya PTM berbasis protokol kesehatan yang ketat.

Dia menilai protokol kesehatan itu perlu diperkuat sehingga dalam tataran implementasi dapat melindungi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendukung lainnya.

Saleh mengakui pelaksanaan PTM tidak mudah. Sehingga, sudah semestinya dipastikan bahwa pihak-pihak yang mengikuti PTM harus aman, sehat, dan terhindar dari Covid-19.




”Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan testing secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya,” ujarnya.

Menurut Saleh, setidaknya, guru, anak didik dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Dia menyarankan agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka tes dilakukan dengan rapid antigen sehingga penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik.

”Peserta didik yang mengikuti PTM harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Anak-anak sekolah yang berumur 12 tahun ke atas, sudah semestinya mendapat prioritas dan tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini vaksin yang tersedia adalah untuk usia 12 tahun ke atas sehingga harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliah sudah divaksin dan harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional.

Dalam konteks itu menurut dia, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerja sama dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

”Kerja sama tersebut fokus utamanya pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi. Kerja sama ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi terutama menjelang akhir tahun ini,” katanya.

Menurut dia, Kemenkes memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan tes dan vaksinasi bahkan karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stok antigen yang dimiliki Kemenkes lebih dari cukup.

Saleh menilai sudah saatnya pelaksanaan tes diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi sehingga orang tua peserta didik tidak perlu dibebani biaya untuk pelaksanaan tes reguler.

”Dan dengan pelaksanaan testing reguler dan berkala, semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang. Tidak khawatir adanya klaster-klaster baru di tempat-tempat pembelajaran tatap muka,” tandasnya. (khf/fin)
BAGIKAN :        

Komentar