MPP Terkesan Hanya Urus IMB, Dewan Mengakui Banyak Masyarakat yang Belum Tahu
26 November 2021
BAGIKAN :        

Gedung MPP Kota Tasik
radartasik.com, BUNGURSARI – Meski Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah efektif beroperasi selama beberapa bulan, masyarakat secara umum belum mengetahui tenant dan pelayanan apa saja yang disediakan di sana. Ditambah lagi, sejumlah peraturan perizinan tengah memasuki masa transisi, imbas terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Ate Tachjan mengakui stigma publik saat ini, MPP hanya diketahui untuk pengurusan izin pendirian bangunan saja.

Mengingat produk layanan tersebut merupakan inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang notabene, diketahui masyarakat untuk mengakses layanan izin dan investasi.

“Memang stigma publik kesannya itu urus IMB saja, padahal layanan di sana ada 21 tenant menyediakan beragam instansi pemerintah daerah pun vertikal, sampai pajak-pajak dan perbankan,” tuturnya kepada Radar, Kamis (25/11/2021).

Ia menyarankan inovasi yang merupakan wujud keseriusan Pemkot Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mesti disosialisasikan dengan masif. Dikampanyekan secara serius supaya semua kalangan masyarakat tahu, bahwa pemerintah sudah selangkah lebih dekat menuju good and clean government.

“Ditambah lagi, kita sedang masa transisi perubahan IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), jadi seolah MPP belum berjalan secara efektif, meski sebenarnya layanan lain di sana cukup sibuk diakses masyarakat, jadi tidak mubazir,” tutur mantan birokrat pada Kementerian PUPR tersebut.

“Memang orang awam akan menilai MPP urus bangunan saja, padahal di sana kan operasional perusahaan, UMKM, dan urusan lain sampai bayar pajak kendaraan juga bisa, jadi memang sosialisasinya yang lemah sehingga stigma orang kebanyakan cuma urus-urusan IMB,” sambung politisi Golkar tersebut.

Di lain pihak, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid mengakui di beberapa daerah, penerbitan izin bangunan mandek. Bahkan, ada yang sampai moratorium, selagi sistem yang dirancang kementerian masih di masa transisi.

“Hanya memang, beberapa daerah itu hanya izin-izin bangunan warga saja yang ditoleril, tetapi konstruksi berat dan bertingkat mereka tidak berani acc, termasuk developer perumahan,” ceritanya.

Ia pun mendorong Pemkot segera melakukan konsultasi dan koordinasi, supaya ada solusi di daerah. Kegiatan, pembangunan yang dilaksanakan masyarakat secara umum bisa terlayani dengan legal, meski regulasi penarikan retribusinya belum tuntas. “Meski tidak tertarik potensi pendapatannya lewat retribusi, minimal perizinan masyarakat ada solusi yang legal. Karena, pembangunan dan geliat investasi juga kalau transisi terus begini mau bagaimana,” tutur politisi PKB tersebut.

Page :

TAGS
BAGIKAN :        

Komentar