Bea Cukai dan Pemda di Priangan Timur Bersinergi Berantas Rokok Ilegal
02 December 2021
BAGIKAN :        

Bea Cukai Tasikmalaya bersama perwakilan Pemda se Priangan Timur foto bersama usai acara Monev Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan DBHCHT Bidang Penegakan Hukum di Favehotel Tasikmalaya, Rabu (1/12/2021). Lisna Wati / Radar Tasikmalaya
radartasik.com, TASIK - Pemerintah daerah (pemda) di Priangan Timur perlu meningkatkan kinerjanya dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2021.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Bea Cukai Tasikmalaya Indriya Karyadi saat acara Monev Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan DBHCHT Bidang Penegakan Hukum di Favehotel Tasikmalaya, Rabu (1/12/2021).

Seperti diketahui, Pemda di bawah wilayah pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tasikmalaya yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran telah menerima DBHCHT 2021.

DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau yang kemudian disalurkan ke setiap kota atau kabupaten sebesar 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi eksternalitas negatif yang timbul akibat konsumsi produk tembakau.

“Pada monev ini kita mengevaluasi pemanfaatan DBHCHT 2021. Beberapa pemda dalam pengelolaan DBHCHT belum optimal, ada lokasi yang tidak sesuai dan rencana kegiatan yang tidak disusun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020, bahkan ada yang tidak mengalokasikan sesuai dengan PMK itu sendiri,” jelas Indriya.

Maka, ia berharap Pemda dalam menyusun kinerja dan rencana anggaran bisa melibatkan Bea Cukai, karena Bea Cukai bisa melakukan asistensi mengenai program dan alokasi anggaran.

“Alokasi DBHCHT tiap Pemda berbeda-beda. Meski begitu, bukan mengenai nominalnya tapi intinya kesesuaian antara anggaran dan rencana kerja harus sesuai PMK 206,” katanya.

Pengaturan DBHCHT sesuai PMK 206 berfokus pada kuantitas jaminan kesehatan nasional dan pemulihan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari persentase prioritas penggunaan DBHCHT 2021 yaitu sebesar 25 persen untuk penegakan hukum, 25 persen untuk kesehatan dan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan di bidang penegakan hukum di antaranya sosialisasi ketentuan cukai, pengumpulan informasi Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, operasi pasar bersama dan operasi pemberantasan BKC ilegal,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi di bidang cukai ini sudah cukup baik. Namun masih ada Pemda yang belum melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana diamanatkan PMK-206. Diharapkan untuk tahun 2022 seluruh Pemerintah Daerah bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh PMK-206.

Page :

TAGS
BAGIKAN :        

Komentar